Ada Apa Dengan Nahdlatul Ulama

 

Oleh: Muhammad Bagus Saputro

Sejarah Nahdlatul Ulama

Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926. Pendirian NU merupakan hasil dari rangkaian perjuangan panjang dalam menghadapi berbagai masalah keagamaan, peneguhan mazhab, serta isu kebangsaan dan sosial-masyarakat.

NU didirikan oleh para kiai terkenal dari Jawa Timur, dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah. Sebelumnya, pada tahun 1916 M, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Tanah Air) dan pada tahun 1918 M mendirikan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Saudagar).

Pada tahun 1914 M, Kiai Wahab Chasbullah juga mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Tashwirul Afkar (kawah candradimuka pemikiran) atau Nahdlatul Fikr (kebangkitan pemikiran). Dengan demikian, NU merupakan kelanjutan dari komunitas dan organisasi sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas.

Hingga kini, pendiri NU yang dikenal luas adalah tiga kiai besar dari Jawa Timur: KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Mereka dianggap sebagai pendiri karena peran besar mereka di awal terbentuknya NU dan posisi mereka sebagai pemimpin tertinggi pada masa itu.

KH Hasyim Asy'ari adalah pemimpin tertinggi pertama yang disebut sebagai rais akbar. Selanjutnya, rais aam kedua adalah Kiai Wahab Chasbullah, dan rais aam ketiga adalah Kiai Bisri Syansuri.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan corak tradisionalis. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama terkemuka saat itu, termasuk KH Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, Jombang; KH Abdul Wahab Hasbullah dari Tambakberas, Jombang; dan KH Bisri Sansuri dari Denanyar, Jombang.

Pendirian NU menandai kebangkitan ulama melalui jaringan tradisional pesantren, termasuk hubungan guru-murid. Meskipun demikian, NU muncul di tengah persaingan dengan kelompok reformis seperti Muhammadiyah, yang berdiri pada tahun 1912 dan mendukung perubahan politik-keagamaan di tanah suci setelah berkuasanya rezim Ibnu Sa'ud yang beraliran Wahabi. Para ulama pesantren NU juga mengkritik dominasi reformis pada Komite Khilafat dan mengajukan permintaan kepada Ibnu Sa'ud untuk mempertahankan praktik keagamaan tradisional seperti tasawuf, tarekat, dan ziarah kubur, yang dilarang oleh dinasti Sa'udi.

Perubahan politik di Hijaz meningkatkan rivalitas antara kelompok reformis dan tradisionalis di Indonesia. Konflik semakin memuncak ketika pemerintah Saudi mengundang perwakilan umat Islam Indonesia untuk menghadiri Kongres Khilafah tanpa mengikutsertakan kelompok tradisionalis. Karena hal tersebut, KH Wahab Hasbullah dengan dukungan KH Hasyim Asy'ari mendirikan Komite Hijaz di Surabaya pada pertengahan Januari 1926, yang kemudian menjadi cikal bakal NU.

Menurut Pasal 3 ayat a dan b dalam Statuten Perkoempulan Nadlatoel Oelama 1926, NU bertujuan membina masyarakat Islam berdasarkan paham Ahlusunnah wa al-Jama'ah. Teks asli menyatakan, "Mengadakan perhoebungan di antara oelama-oelama jang bermadzhab” dan “memeriksa kitab-kitab sebeloemnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitab Ahli Soennah wal Djama'ah atau kitab Ahli Bid'ah." Hal ini menegaskan bahwa NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) yang dicirikan oleh moderasi (al-tawassut), keadilan (al-i'tidal), dan keseimbangan (al-tawazun). Pilihan paham ini membedakan NU dari organisasi Islam lainnya.

Dengan berdirinya NU, kaum tradisionalis memiliki organisasi modern yang menyatukan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. NU membuka diri kepada masyarakat muslim di luar pulau Jawa, dan pada tahun 1930, sebuah gedung NU didirikan di Kalimantan. Pada kongres di Malang tahun 1937, NU memiliki 71 cabang, yang berkembang menjadi 120 cabang pada tahun 1942.

Sejak didirikan, NU menjalankan berbagai program di bidang ekonomi, keilmuan, sosial, budaya, dan kebangsaan. Pada tahun 1937, NU bergabung dalam MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia), yang kemudian diubah menjadi Masyumi (Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia) saat pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, NU terlibat dalam Masyumi hingga memutuskan untuk membentuk partai sendiri pada tahun 1952 akibat konflik internal. Pada Pemilu 1955, Partai NU menjadi salah satu dari empat partai besar dengan 45 kursi di MPR, didukung oleh ulama, pesantren, dan politisi

Ciri khas NU (Nahdlatul Ulama) mencakup tiga aspek utama: fikrah (pemikiran), amaliyah (amalan), dan harokah (pergerakan/organisasi). Seorang Nahdliyin yang sejati akan ber-NU melalui ketiga aspek tersebut. Namun, tidak jarang ada yang mengaku sebagai bagian dari NU tetapi enggan terlibat dalam organisasi secara struktural. Mereka hanya menjalankan NU dalam aspek fikrah dan amaliyah saja. Misalnya, ada pengurus NU yang jarang terlihat menghadiri acara seperti Manaqib, Tahlilan, atau Mauludan, yang menunjukkan kurangnya keterlibatan dalam amaliyah meskipun secara harokah mereka adalah bagian dari NU.

Dalam persoalan akidah, NU merujuk kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, sedangkan dalam persoalan fikih, NU cenderung merujuk kepada Imam Syafi'i, dan dalam bidang tasawuf, NU merujuk kepada Imam al-Ghazali. NU tetap mengakui dan bersikap tasamuh kepada para mujtahid lainnya, seperti dalam bidang akidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur al-Maturidi, kemudian dalam bidang fikih terdapat tiga mujtahid besar selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali, serta dalam bidang tasawuf mengadaptasi pemikiran Junaid al-Baghdadi.

1. Badan otonom NU

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama, berikut adalah penjelasan mengenai dewan mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah:

2. Mustasyar

Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa mustasyar adalah penasihat yang ada di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang/pengurus cabang istimewa, dan majelis wakil cabang.

3. Syuriyah

Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa syuriyah adalah pimpinan tertinggi dalam struktur NU. Jabatan dalam pengurus harian syuriyah terdiri dari rais ‘aam, wakil rais ‘aam, beberapa rais, katib ‘aam, dan beberapa katib.

4. A’wan

Anggaran Dasar NU pasal 15 ayat 1 (c) menyebutkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari Pengurus Besar Lengkap Syuriyah.

5. Tanfidziyah

Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar NU menjelaskan bahwa tanfidziyah adalah badan pelaksana dalam struktur organisasi.

Ada Apa Dengan Nu

A. Hubungan NU dan PKB

Saat ini, hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang memanas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengibaratkan hubungan tersebut seperti pabrik mobil yang harus menarik produknya karena adanya kesalahan sistem.

PKB merupakan contoh bagaimana organisasi sosial-keagamaan seperti NU dapat terjun ke ranah politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Sejarah pembentukan PKB menyoroti pentingnya peran organisasi sosial dalam politik dan bagaimana mereka bisa menjadi kunci dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. NU didirikan pada tahun 1926 oleh KH Hasyim Asy’ari sebagai organisasi sosial-keagamaan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. NU berkomitmen pada pendidikan, sosial, dan reformasi sosial, dan dengan perubahan politik, NU merasa perlu memiliki perwakilan politik formal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pada tahun 1998, dalam suasana reformasi, NU membentuk PKB sebagai wadah politik. Langkah ini diambil untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam sistem politik Indonesia. Pada pemilu 1999, PKB berhasil menunjukkan bahwa partai ini mampu merepresentasikan aspirasi umat Islam moderat di Indonesia. Secara kultural, PKB dan NU memiliki hubungan erat, dengan NU sebagai basis dukungan utama PKB dan banyak anggota PKB berasal dari kalangan NU. Meskipun PKB adalah partai politik mandiri, hubungan dengan massa NU memberikan dukungan moral dan jaringan yang kuat.

Lukman menjelaskan bahwa PBNU ingin mengetahui substansi masalah yang terjadi antara PBNU dan PKB, terutama sejak muktamar di Lampung. Banyak komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tidak baik. Lukman menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Cak Imin, PKB secara sistematis mengurangi peran dan kewenangan para kiai, bahkan muktamar di Bali menghilangkan sebagian besar kewenangan Dewan Syuro.

Ketegangan antara PKB dan PBNU juga terkait dengan panitia khusus (Pansus) Haji 2024. Sejumlah anggota Pansus Haji meminta agar PBNU tidak ikut campur urusan politik di Senayan. Pernyataan ini muncul setelah tudingan Gus Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk mengincar elite di NU. Anggota Pansus Haji dari Fraksi DPR, Luluk Nur Hamidah, merasa pernyataan Gus Yahya meremehkan fraksi-fraksi di DPR yang mengusulkan pembentukan Pansus.

Terkait ketegangan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar konflik segera diselesaikan, menekankan bahwa ketegangan antara PBNU dan PKB adalah hal yang aneh karena keduanya memiliki tugas berbeda: PBNU fokus pada pembangunan keumatan, sedangkan PKB di jalur politik.

B. Ada Apa Dengan Banser

Banser NU, atau Barisan Serba Guna NU, adalah lembaga semi-otonom dari Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda NU yang berdiri pada 1930, empat tahun setelah NU didirikan. Menurut Ensiklopedia NU, Banser berdiri pada 1962, atau 32 tahun setelah pendirian GP Ansor. Tujuannya adalah untuk memberikan pengamanan pada kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Partai NU, namun juga berkaitan dengan semakin kerasnya persaingan politik pada waktu itu, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

C. Nu Dan Tambang

Tabudin, seorang warga NU dan korban tambang di Wadas, mengungkapkan keterkejutannya kepada BBC News Indonesia, "Kami kaget dengan pernyataan tokoh-tokoh NU belakangan ini. Dulu NU mengharamkan kerusakan lingkungan, kok sekarang malah seolah menghalalkannya?"

Menurut Gus Yahya, metode lama seperti penggalangan donasi dan koin NU tidak dapat diandalkan sebagai sumber kekuatan materi untuk strategi jangka panjang karena kebutuhan operasional organisasi yang cukup besar. Kontroversi terus berlanjut terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajukan izin untuk konsesi tambang batubara, tokoh muda dan kader NU mengkritiknya.

Sayangnya, PBNU tidak mempertimbangkan dampak buruk tambang dan berdalih akan mewujudkan tambang berkelanjutan, meskipun kenyataannya hal tersebut belum pernah terjadi. Riset Jatam mencatat bahwa sepanjang 2011-2024, sebanyak 178 nyawa melayang di lubang bekas tambang yang tak tereklamasi, 48 di antaranya di Kaltim, dengan sebagian korban adalah anak-anak.

Di saat dunia sudah sepakat untuk transisi energi, PBNU dengan berbagai alasan justru berkeinginan menambang batubara, yang berarti menjadi bagian dari perusak bumi. Keputusan PBNU mengelola tambang batubara dianggap sebagai keberhasilan para oligarki dalam menyeret organisasi ini ke dalam pusaran perusakan lingkungan. Akibatnya, NU akan menjadi pelindung ketika terjadi protes atau gejolak di masyarakat.

"Saya khawatir NU telah masuk jebakan para oligarki. Saya tidak bisa membayangkan jika ke depan, NU harus berhadapan dengan para Nahdliyin yang menjadi korban tambang. Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi."

D. Nu Dan Israel

Ketika menanggapi tindakan Nahdliyin yang pergi ke Israel baru-baru ini, yang jelas bertentangan dengan pemikiran PBNU, maka secara harokah dan fikrah mereka perlu dipertanyakan. Dalam hal kebijakan tambang, itu merupakan bagian dari harokah NU sebagai organisasi, yang tentunya menuai pro dan kontra. Apabila ada kebijakan PBNU yang menurut teman-teman tidak sesuai, ingatlah untuk tidak membenci NU-nya. NU terdiri dari dua unsur, yaitu Jam'iyah (struktur organisasi PBNU) dan Jama'ah (isi dan esensi NU/warga NU).

E. Nu Dan Kemiskinan

Sebanyak 63 persen masyarakat miskin Indonesia hidup di daerah pedesaan. Sebagian besar dari angka tersebut merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, sebagian besar warga NU juga hidup dan tinggal di pedesaan.

Sumber Foto: 1001indonesia.net

Tag: #damai #nu #islam #ormas #sandyakala

Editor: Muhammad Dini Syauqi Al Madani

Penulis: Muhammad Bagus Saputro